AI Canggih di Tangan Kapitalisme Buas Mengancam Dunia
AI Canggih di Tangan Kapitalisme Buas Mengancam Dunia
Oleh: Sherly Agustina, M.Ag.
(Penulis dan Pemerhati Kebijakan Publik)
Pernahkah kita membayangkan, alat yang diciptakan untuk membantu kehidupan manusia justru berpotensi menjadi ancaman bagi penciptanya sendiri? Itulah ironi perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) hari ini. Di satu sisi, AI dipuji sebagai terobosan besar dalam bidang medis, teknologi, dan berbagai sektor kehidupan. Namun, di sisi lain, AI juga menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi berkembang jauh melampaui kemampuan manusia untuk mengawasi dan mengendalikannya.
Inilah salah satu persoalan mendasar peradaban sekuler: kemajuan teknologi dapat melesat begitu cepat, sementara arah pemanfaatan dan tanggung jawab moral di baliknya belum tentu berkembang seiring. Kecanggihan teknologi tidak otomatis menjamin keselamatan dan kemaslahatan manusia.
Sejumlah peneliti kecerdasan buatan, termasuk Geoffrey Hinton dan Yoshua Bengio yang dikenal sebagai pelopor AI modern, kembali mengingatkan pemerintah agar bersiap menghadapi kemungkinan terjadinya intelligence explosion atau ledakan kecerdasan AI.
Dalam riset berjudul “What if Automating AI R&D Triggers an Intelligence Explosion?”, sebanyak 22 peneliti membahas kemungkinan terjadinya percepatan drastis perkembangan AI akibat otomatisasi penelitian dan pengembangan AI itu sendiri. Di antara para penulisnya terdapat Jack Clark, salah satu pendiri Anthropic, dan Jakub Pachocki, kepala ilmuwan OpenAI.
Riset yang dipublikasikan melalui Cambridge Programme on AI Science & Policy (CASP) tersebut mendorong para pembuat kebijakan agar segera mempersiapkan langkah antisipasi sebelum perkembangan AI menjadi semakin sulit dikendalikan.
Melansir The Guardian, para peneliti menyoroti kemungkinan terjadinya percepatan kemajuan AI ketika sistem AI semakin mampu melakukan penelitian dan pengembangan teknologi AI secara otomatis. Proses ini berkaitan dengan konsep recursive self-improvement (RSI), yakni suatu kemungkinan ketika sistem AI membantu meningkatkan kemampuan AI berikutnya, yang kemudian dapat mempercepat proses pengembangan selanjutnya.
Menurut riset tersebut, jika kemampuan AI dalam penelitian dan pengembangan mencapai tingkat yang sangat tinggi, seorang pengembang berpotensi mengoordinasikan pekerjaan AI dengan kapasitas yang setara dengan jutaan peneliti manusia terbaik. Namun, hal ini merupakan skenario yang diperingatkan para peneliti, bukan keadaan yang sudah sepenuhnya terwujud.
(CNNIndonesia.com, 30 September 2026)
Teknologi Tanpa Ruh: Bahaya yang Mengintai
Peringatan tersebut bukan tanpa alasan. Perkembangan AI yang semakin cepat menghadirkan sejumlah risiko serius yang perlu diantisipasi.
Pertama, ancaman biologis dan siber. Kemampuan AI yang semakin canggih berpotensi disalahgunakan untuk membantu merancang ancaman biologis, melancarkan serangan siber, atau mengganggu sistem penting yang menopang kehidupan masyarakat.
Kedua, hilangnya kendali dan keterlibatan manusia. Ketika AI diberi kewenangan yang semakin luas untuk mengambil keputusan strategis, muncul risiko bahwa manusia tidak lagi mampu memahami, mengawasi, atau menghentikan tindakannya secara efektif.
Ketiga, ancaman perlombaan senjata antarnegara. Persaingan mengembangkan AI untuk kepentingan militer dapat mendorong negara-negara berlomba menciptakan teknologi persenjataan yang semakin canggih tanpa mempertimbangkan secara memadai dampak kemanusiaannya.
Teknologi yang diklaim membawa kemajuan bagi umat manusia pada akhirnya dapat berubah menjadi instrumen penghancuran apabila dikembangkan dan digunakan tanpa pengawasan serta tanggung jawab yang memadai.
Perkembangan AI memang menjanjikan berbagai kemudahan, mulai dari membantu diagnosis medis hingga meningkatkan efisiensi pekerjaan. Akan tetapi, di saat yang sama, muncul pula risiko sistemik, seperti ketergantungan terhadap algoritma, hilangnya pekerjaan akibat otomatisasi, penyebaran deepfake untuk memanipulasi informasi, serta penyalahgunaan data pribadi.
Inilah yang perlu dikritisi dari sistem kapitalisme: ketika keuntungan menjadi orientasi utama, kemajuan teknologi berisiko lebih banyak diarahkan untuk kepentingan akumulasi modal daripada kemaslahatan manusia. Efisiensi dapat berujung pada pemangkasan tenaga kerja, data pribadi dapat menjadi komoditas, dan kecanggihan teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat dominasi ekonomi maupun militer.
AI pada dasarnya merupakan teknologi yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Ia bisa membantu manusia melakukan pekerjaan yang bermanfaat, tetapi juga dapat disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan. Karena itu, persoalannya bukan semata-mata terletak pada teknologinya, melainkan juga pada tujuan pengembangan, kepentingan pemiliknya, tata kelola, dan tanggung jawab pihak yang menggunakannya.
Dalam perspektif Islam, kemajuan teknologi tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab moral dan ketentuan syariat. Kemampuan teknis yang tinggi tidak otomatis menjamin bahwa suatu tindakan benar secara moral. Manusia tetap harus mempertanggungjawabkan tujuan dan cara penggunaan teknologi yang dikuasainya.
Jika perkembangan AI hanya berorientasi pada keuntungan dan kekuasaan, tanpa mempertimbangkan halal dan haram serta akibat perbuatannya, kemajuan tersebut berpotensi membawa kerusakan. Menyerahkan keputusan penting mengenai masa depan manusia kepada sistem yang tidak memiliki tanggung jawab moral sebagaimana manusia merupakan risiko yang tidak boleh diabaikan.
Persoalan ini semakin rumit ketika kemampuan negara dalam mengawasi perkembangan AI tertinggal dari laju inovasi perusahaan teknologi. Regulasi membutuhkan waktu, sementara kemampuan teknologi dapat berubah dengan cepat. Jika pengawasan lemah, perusahaan dapat memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam menentukan arah pemanfaatan teknologi yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Oleh karena itu, umat membutuhkan kepemimpinan yang berani menempatkan keselamatan manusia dan kemaslahatan publik di atas kepentingan pemilik modal. Negara tidak seharusnya hanya menjadi penonton ketika teknologi berkembang, tetapi harus memiliki kemampuan untuk mengawasi, membatasi, dan menindak penyalahgunaannya.
Islam sebagai Solusi Hakiki
Islam memandang manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah Swt. dan diberi amanah untuk mengelola kehidupan di bumi. Manusia dibekali akal bukan untuk bertindak tanpa batas, melainkan untuk memahami tanda-tanda kekuasaan Allah dan menjalankan amanah sesuai petunjuk-Nya.
Allah Swt. berfirman:
Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.’” (QS. Al-Baqarah: 30).
Ayat ini mengingatkan bahwa manusia memiliki amanah dalam mengelola kehidupan di bumi. Dalam konteks perkembangan AI, teknologi seharusnya tetap menjadi alat yang dikendalikan manusia dan digunakan secara bertanggung jawab, bukan ditempatkan sebagai penguasa yang menentukan nasib manusia tanpa pengawasan.
Dalam kerangka pemikiran Islam yang membedakan hadharah dan madaniyah, perlu dibedakan antara pandangan hidup yang mendasari suatu peradaban dan produk material atau teknologi yang dihasilkannya.
Hadharah merujuk pada sekumpulan pemikiran dan pandangan hidup yang khas bagi suatu peradaban. Sementara itu, madaniyah merujuk pada produk material yang dihasilkan melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan manusia. Dalam kerangka pemikiran ini, unsur pemikiran yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam tidak dapat diterima begitu saja, sedangkan produk teknologi dapat dimanfaatkan selama penggunaannya tidak bertentangan dengan ketentuan Islam.
Dengan demikian, teknologi seperti komputer, chip, perangkat lunak, dan AI dapat dipelajari serta dikembangkan untuk kemaslahatan. Namun, tujuan dan cara penggunaannya harus tetap dinilai berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Yang perlu dikritisi bukan sekadar kecanggihan teknologinya, melainkan juga ideologi, kepentingan, dan kebijakan yang mengarahkan pemanfaatannya.
AI juga perlu dipahami sebagai sistem yang menghasilkan keluaran berdasarkan data, rancangan, pelatihan, dan instruksi yang diberikan kepadanya. Kualitas hasilnya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Karena itu, pengembangan AI membutuhkan data yang layak, pengujian yang ketat, pengawasan manusia, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Dalam perspektif Islam, tanggung jawab tersebut merupakan bagian dari amanah kepemimpinan. Rasulullah saw. bersabda:
Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang memegang amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam konteks AI, prinsip ini relevan bagi pengembang, pemilik perusahaan, pengguna, dan penguasa yang memiliki kewenangan mengatur pemanfaatan teknologi.
Karena itu, pengembangan AI tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan teknis. Ia juga membutuhkan nilai moral, aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, dan pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi penyalahgunaan.
Islam menempatkan syariat sebagai pedoman kehidupan manusia. Allah Swt. berfirman:
Artinya: “Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS. Al-Ma'idah: 50).
Ayat ini menjadi landasan bagi umat Islam untuk menjadikan petunjuk Allah sebagai pedoman dalam kehidupan. Dalam persoalan AI, prinsip tersebut berarti bahwa pemanfaatan teknologi harus diarahkan pada kebaikan dan tidak boleh digunakan untuk melakukan kezaliman, merampas hak orang lain, atau menimbulkan kerusakan.
Dalam pandangan penulis, penerapan syariat Islam secara menyeluruh melalui institusi pemerintahan yang berlandaskan Islam, termasuk Khilafah, merupakan jalan untuk mengatur perkembangan teknologi berdasarkan nilai dan hukum Islam. Institusi tersebut dipandang perlu memiliki kewenangan untuk mengawasi penelitian AI, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi, dan mencegah penggunaannya untuk tindakan yang membahayakan manusia.
Namun, pengawasan teknologi juga membutuhkan kemampuan ilmiah, tenaga ahli, sistem evaluasi, dan mekanisme pertanggungjawaban yang efektif. Prinsip moral harus diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata agar perlindungan terhadap manusia tidak berhenti sebagai slogan.
Khatimah
Ledakan kecerdasan AI bukanlah sesuatu yang boleh dianggap sepele. Kemajuan teknologi yang berlangsung cepat, terutama ketika AI semakin banyak dilibatkan dalam penelitian dan pengembangan AI itu sendiri, menghadirkan tantangan serius bagi keselamatan, tata kelola, dan masa depan manusia.
AI tidak harus dimatikan, tetapi pengembangannya perlu diarahkan dan diawasi dengan sungguh-sungguh. Teknologi harus menjadi sarana untuk membantu kehidupan manusia, bukan alat untuk memperkuat keserakahan, memperluas dominasi, atau mengancam keselamatan masyarakat.
Dalam perspektif Islam, arah pemanfaatan teknologi harus tunduk pada nilai moral dan ketentuan syariat. Bagi penulis, penerapan Islam secara kaffah melalui institusi Khilafah merupakan solusi mendasar untuk membangun tatanan kehidupan yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai prioritas.
Jangan sampai manusia begitu bangga menciptakan mesin yang semakin cerdas, tetapi justru lalai membangun kebijaksanaan dan tanggung jawab dalam menggunakannya. Kecanggihan tanpa kendali moral dapat menjadi ancaman, sedangkan ilmu pengetahuan yang diarahkan pada kemaslahatan dapat menjadi sarana kebaikan.
Wallāhu a‘lam bish-shawāb.

COMMENTS