Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

NASIHAT DAN PENOLAKAN KEBIJAKAN KEMENAG TERKAIT PENARIKAN BUKU KHILAFAH DAN JIHAD


Oleh : Ahmad Sakhroni Rosadi

revisi terhadap konten-konten ajaran terkait khilafah dan jihad dalam pelajaran agama Islam di madrasah oleh KEMENAG mendapat penolakan dari berbagai fihak, diantaranya dari PGMI (Persatuan Guru Madrasah Indonesia) dan DPR / MPR juga dari Ulama dan Organisasi Islam lainnya.

Ketua Umum DPP Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) Syamsuddin menolak rencana penghapusan seluruh materi ujian di madrasah yang mengandung konten khilafah dan perang atau jihad. Menurutnya, penghapusan konten khilafah dan perang atau jihad bukan cara terbaik menangkal paham radikal.

Sebab jika hal itu terealisasi, ia menilai, akan menutupi sejarah yang pernah terjadi dalam Islam. "Kalau itu bertentangn dengan Pancasila, karna negara kita berketuhanan yang Maha Esa, kalau jalur pendidikan agama, gak boleh dihapuskan dong," ujar Syamsuddin kepada Republika, Ahad (8/12).

Sedangkan, Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily mengimbau Menteri Agama Fachrul Razi tak perlu menghapus konten ajaran tentang khilafah dan jihad dalam pelajaran agama Islam di madrasah.

Ace mengatakan bahwa khilafah termasuk khazanah pemikiran politik yang pernah diterapkan dalam sejarah Islam. Karenanya, pemerintah tak boleh menghapus fakta tentang penerapan khilafah dalam sejarah Islam.

"Secara fiqh siyasi, khilafah itu merupakan bagian dari khazanah pemikiran politik Islam yang pernah diterapkan dalam sejarah Islam. Kita tak boleh menghapus fakta sejarah itu," kata Ace kepada CNNIndonesia.com, Senin (9/12).

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mempertanyakan kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) yang akan menghilangkan materi pembelajaran maupun ujian di madrasah yang mengandung konten khilafah dan perang atau jihad. Yandri menyebut, pemerintah dalam hal ini Kemenag memiliki ketakutan luar biasa atau fobia terhadap sejarah Islam.

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto membandingkan perlakuan rezim Presiden Joko Widodo terhadap khilafah dengan perlakuan Firaun terhadap Nabi Musa AS. Perbandingan itu ia buat kala merespons pernyataan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi yang bakal melarang paham khilafah di Indonesia.

Menghapus khilafah dan Jihad sama saja menghapus bagian dari peradaban Islam,
Dimana Selama 1400 tahun lebih membentang sejarah Khulafaurasyidin, Khalifah Bani Abasiyah, juga Bani Utsmaniyah yang banyak melakukan peperangan. Itu semua bukti bahwa Khilafah dan Jihad tidak bisa dilepaskan dari Islam.

Khilafah satu-satunya sistem pemerintahan Islam, sedangkan Jihad, disamping cara untuk bertahan, juga salah satu metode untuk menyebarkan Islam yang dilakukan oleh Khilafah. Banyak ayat alQuran dan alHadist yang menjelaskan tentang Jihad dan hukum Pemerintahan.

Khilafah sendiri, sudah dikabarkan oleh Rasulallah ﷺ dalam bisyarah Nubuwahnya,
Dimana keberadaannya sempat hilang, kemudian akan muncul kembali.
Dari Hudzaifah r.a., ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:
«تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ»

“Di tengah-tengah kalian terdapat zaman kenabian, atas izin Allah ia tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Ia ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan yang zhalim; ia juga ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan diktator yang menyengsarakan; ia juga ada dan atas izin Alah akan tetap ada. Selanjutnya akan ada kembali Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian.” (HR. Ahmad dalam Musnad-nya (no. 18430), Abu Dawud al-Thayalisi dalam Musnad-nya (no. 439); Al-Bazzar dalam Sunan-nya (no. 2796))

Maka Upaya kemenag dalam menghapus materi Jihad dan Khilafah dalam mata pelajaran sudah pasti sia-sia, karena sama saja menghalang-halangi Bisyarah Rasulallah ﷺ yang pasti akan terjadi

Terakhir, siapapun yang hendak menyembunyikan satu bagian saja ajaran Islam, hendaklah merenungkan ayat berikut ini.

Surat Al-Baqarah Ayat 159
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ 

"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat melaknati"[].

Post a Comment for "NASIHAT DAN PENOLAKAN KEBIJAKAN KEMENAG TERKAIT PENARIKAN BUKU KHILAFAH DAN JIHAD"