Sudahlah bro, jangan terus buli mereka, hal ini memang bukan domainnya, karena butuh kesadaran dan berfikir akan realita politik dunia, m...
Sudahlah bro, jangan terus buli mereka, hal ini memang bukan domainnya, karena butuh kesadaran dan berfikir akan realita politik dunia, mereka cukup dikasih pentungan saja serta tanda terima jasa sebagai balas budi atas sumbangsih kerjanya.
Jangankan mereka, elite penguasa pun kebingungan mencari solusi untuk papua, Ibarat api dalam sekam, mau ditindak langsung, maka akan semakin membuncah keinginan "papua" merdeka. Jika dibiarkan pun lambat laun akan terlepas dari wilayah indonesia.
Seperti yang kita ketahui bersama, masalah disintegrasi papua sudah berlangsung lama, tetapi, tidak ada tindakan tegas dari penguasa untuk mengatasinya, baik dari rezim terdahulu, terlebih rezim saat ini.
Yang bisa mereka lakukan saat ini hanya sekedar mengulur waktu yang ada, sambil menyelamatkan muka, agar tetap bisa dianggap aku Indonesia aku pancasila, Lihat saja bicaranya dihadapan para pewarta, seperti bingung harus menjawab apa, kali ini tidak berkata "bukan urusan saya", tapi kata maaf yang menjadi narasinya, hal ini cukup sebagai bukti, bahwa dia tidak mampu untuk bersikap.
Kenyataan ini seolah mengkonfirmasi, Negara tidak mampu memecahkan permasalahan disintegrasi. Kalau masih belum percaya silahkan simak pernyataan panglima pancasila yang bergaji 100jt. Apa solusi nyata untuk papua, Kali ini narasi "Bukan urusan saya" diadopsi olehnya, Padahal persoalan disintegrasi adalah persoalan ideologi, persoalan bangsa, persoalan hukum dan negara.
Disintegrasi papua adalah persoalan sangat penting, harus dijadikan isu opini anak bangsa, dijadikan prioritas utama dalam setiap wacana yang ada, sehingga mendorong penguasa untuk segera menanganinya, kecuali bani togog dan pengikutnya, malah membuat fitnah, kemudian ceramah UAS yang dijadikan opini permasalahan utamanya, mungkin hal ini dilakukan untuk menutupi kebingungan dan kelemahan pujaannya.
Maka benarlah apa yang dicuitkan Tsamara Amany Alatas ditwitter resmi miliknya, "OPM bukan ISIS,...OPM hadir karena Negara tidak pernah hadir untuk rakyat papua". Mungkin karena takut "terancam", kemudian cuitan tersebut dihapus olehnya.
Begitulah sikap ambigu akibat tunduk pada sistem Demokrasi, HAM dan konsensus dunia, bagaikan menelan buah simalakama, Karena atas nama keadilan ekonomi dan demokrasi, HAM, dan etno-nasionalism (menentukan nasib sendiri) tuntutan Papua merdeka, membayangi disetiap keadaan yang ada.
Apalagi AS sang penjaga DEMOKRASI, HAM dan Polisi dunia, telah menjadikan Papua salah satu basis kepentingan ekonomi domestiknya, begitu juga potensi geopolitiknya. Ditambah banyaknya instrumen Barat dengan label LSM/NGO ikut bermain, itu semua akan menjadi sandungan bagi pemerintah Indonesia untuk menjaga kedaulatan NKRI, ditambah lagi sadar atau tidak bahwa selama ini pengelolaan wilayah-wilayah negeri yang ada dalam Indonesia masih banyak ketimpangan dan kekurangan. Dan ini memberikan amunisi bagi kelompok penggiat referendum semakin lempang jalannya.[]
By : Ojek Ideologis
COMMENTS