By : John Suteki Beredar video tentang rencana melegalkan MIRAS S*DHIA di suatu propinsi di wilayah bagian timur Indonesia. Pejabat te...
By : John Suteki
Beredar video tentang rencana melegalkan MIRAS S*DHIA di suatu propinsi di wilayah bagian timur Indonesia. Pejabat teras di video itu secara bersama-sama merayakan kesuksesan PTN setempat dalam meneliti kualitas miras tradisional. Hingga ada statemen yang menyatakan untuk mencari dalil pembenaran dalam memproduksi, mengedarkan dan mengkonsumsi miras tersebut.
Apakah perlu segera diusulkan dalam PROLEGNAS untuk legalisasi minuman keras ini, termasuk S*PHIA? Perlu diketahui bahwa di Jawa Tengah juga ada miras yang oleh masyarakat setempat dikenali dengan nama C*U. Hingg sekarang produksi, peredaran dan konsumsinya diduga masih berlangsung.
Apakah dengan dalih PRODUK TRADISIONAL itu lalu sesuatu barang yang produksinya, peredarannya hingga konsumsinya dilarang lalu akan 'diizinkan' untuk diproduksi, diedarkan dan dikonsumsi?
Kita dikenal sebagai negara bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, sebagaimana terkandung dalam sila pertama Pancasila. Secara statistik bangsa ini mayoritas beragama Islam, dan Islam mengharamkan MIRAS, apa pun alasannya. Lalu dengan cara apa penghormatan terhadap marwah muslimin itu dilakukan ketika nanti miras itu dilegalkan melalui peraturan daerah bahkan nasional, dlm bentuk UU. Bukankah kita tahu bahwa miras itu lebih banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya sehingga dapat merusak nalar berpikir dan bahkan kepribadian seseorang. Maka Tuhan Alloh pun melarang produksi hingga konsumsi miras, meskipun Alloh melarangnya bukan semata-mata ukuran kemudharatan tetapi dzatnya.
Bila hukum manusia tidak lagi memperhatikan rambu-rambu hukum Tuhan, masihkah anda berharap akan muncul keadilan dan kebaikan bagi umat manusia? Ini saya katakan karena kita punya agama dan Pancasila. Pertanyaan yang sumirnya begini: Apakah produksi, peredaran dan konsumsi miras secara legal itu sesuai dengan agama dan Pancasila? Apakah kalau tidak sesuai dengan Pancasila dan agama lalu kita bisa menyebutnya sebagai tindakan yang Non Pancasilais dan Non Agamis, alias anti Pancasila dan Anti Agama? Sulit bukan untuk memberikan label atau stigmatisasi seseorang itu Anti Pancasila, Ateis, Anti NKRi, Anti UUD 1945 hanya lantaran berpikiran berbeda, berideologi beda, bersikap beda dalam menaggapi sesuatu perkara?
Jadi, mengapa begitu mudah melabelkan dan menstigmatisasi seseorang, khususnya saya---yang telah mendidik dan mengajar MK Pancasila, UUD 1945, NKRI kepada ribuan mahasiswa selama hampir seperempat abad dan sepanjang pengabdian saya sebagai ASN/PNS itu sebagai orang yang Anti Pancasila, Anti NKRI, anti UUD 1945 hanya lantaran seseorang berpendapat beda, berpikir beda dalam ranah keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan? Yang lebih menyakitkan lagi, tuduhan itu tidak dan belum pernah diuji untuk dibuktikan di muka persidangan yang layak, both side. Tuduhan itu begitu sadis, keji dan tidak berperikemanusiaan. Apakah anda juga akan tetap menyematkan kepada penuduh itu bahwa hanya merekalah yang Pancasilais? Yang NKRI?
Miras, apakah masih perlu diuji kualitasnya dan kemanfaatannya ketika agama yang dipeluk oleh sebagian besar rakyat negeri ini melarangnya? Sedangkan kita tahu hukum nasional negeri ini pun melarang produksi, peredaran dan konsumsinya secara bebas, terbukti berapa banyak rasia miras yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian RI. Jadi, masihkan kita perlu memperdebatkan sesuatu yang telah jelas keharamananya baik dari sisi hukum, agama dan mestinya juga Pancasila lantaran kita berpegang pada TRADISI?
Kita perlu ingat baik-baik terhadap adagium ini:
NO LAW WITHOUT MORAL
NO MORAL WITHOUT RELIGION
Untuk selanjutnya, silahkan beda pendapat dengan saya, tapi saya berpesan janganlah perbedaan itu membuat kita saling membenci. Apakah kita mengutamakan S*PHIA sebagai nilai kebijaksanaan hidup ataukah S*DHIA sebagai miras? Pilihan ada di hati nurani Anda dan saya...! Para petinggi BPIP, kami pun butuh tanggapan Bapak Ibu terkait masalah ini.
Tabik..!
COMMENTS